Buku Sosbud Haryadi Baskoro

Buku “Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya” karya Haryadi Baskoro yang diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Pelajar ini membahas sejarah keistimewaan Yogya dari asal usulnya sampai pada masa sesudah Reformasi Indonedia 1998. Buku ini menunjukkan bagaimana Yogyakarta telah menjadi sebuah entititas politik tersendiri sebelum RI berdiri pada 1945. Hal itu karena Yogyakarta merupakan sebuah kerajaan tersendiri yang secara politis merupakan sebuah “negara tersendiri” karena memenuhi unsur-unsurnya: pemerintahan, penduduk, wilayah. Negeri Belanda sendiri, selama menjajah tanah air, setelah mengakui kedaulatan kerajaan Ngayogyokarto ini, terlihat dari bagaimana negeri itu selalu membangun kontrak politik dengan Yogyakarta. Pada waktu RI diproklamirkan, Yogya menyatakan bergabung dengan RI. Dengan itu, Pemerintah Indonesia memberikan kedudukan khusus, waktu itu Presiden Soekarno memberikan “Piagam Kedudukan” yang menyatakan status istimewa Yogyakarta. Bagaimana keistimewaan Yogya selanjutnya? Apa yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru? Bagaimana pula di era Reformasi? Mengapa pemerintahan Presiden SBY sempat tidak cepat memberi status istimewa dengan mendukung penuh UUKeistimewaan? Temukan jawabannya dalam buku ini.

Buku “Wasiat HB IX: Yogyakarta Kota Republik” karya Haryadi Baskoro yang diterbitkan oleh Penerbit Galang Press ini pada dasarnya merupakan sebuah buku “biografi visi” tokoh Sultan Hamengku Buwono IX. Buku ini menafsirkan secara psiko-kultural mengenai visi kepemimpinan HB IX atas Yogyakarta. Bahwa sejak awal memimpin, sampai akhir hayatnya, HB IX ini tetap menegakkan keistimewaan Yogyakarta. Namun demikian, sebagai seorang negarawan nasionalis yang rendah hati, beliau tidak bersikap arogan dalam menegakkan visinya itu. Ketika eksistensi keistimewaan Yogya hendak dihapuskan pada awal-awal masa Orde Baru, terlihat beliau tidak banyak bicara. Semantara para pemimpin di Daerah Istimewa Aceh, yang keistimewaannya juga hendak dihapuskan, bersuara keras. Ada semacam “pertarungan terselubung” antara mendiang HB IX dengan almarhum Presiden Soeharto yang berimplikasi pada kurang terdukungnya keistimewaan Yogya. Bahkan, menurut beberapa data dan sumber yang ditemukan, dulu Presiden Soeharto sempat mengklaim prestasi perjuangan HB IX sebagai prestasi dirinya (masalah Serangan Umum 1 Maret 1949). Menjelang akhir hayatnya, HB IX dalam wawancara dengan media juga terlihat tidak memaksakan masa depan keistimewaan Yogya. Tetapi, beliau jelas menurunkan visi keistimewaan Yogya itu kepada puteranya, Sultan HB X. Karena itu pada saat dan setelah Reformasi 1998 bergulir, Yogya dan Sultan HB X berjuang habis-habisan untuk menegakkan keistimewaan Yogya, sampai akhirnya kini Pemerintah mulai sadar untuk mendukung keistimewaan itu. Pelajarilah keunggulan visi Sang Sultan HB IX dalam buku inspirasional ini!

Buku “Kadipaten Paku Alaman: Sebuah Dedikasi Lintas Generasi” yang diterbitkan oleh Penerbit Pena Persada dengan bekerjasama dengan NEW ARMADA ini mengungkapkan sejarah kontribusi Kadipaten Pakualaman Yogyakarta. Buku ini didukung dan diberi kata sambutan oleh Menteri Koperasi dan UKM Repubkik Indonesia. Buku ini menceritakan sejarah berdirinya Kadipaten Pakualaman yang merupakan kerajaan yang kedua yang ada di Yogyakarta, setelah Kasultanan Ngayogyokarto. Di Jawa dikenal adanya 4 kerajaan Jawa atau projo kejawen: Kasultanan Yogya, Pakualaman Yogya, Kasunanan Solo, dan Mangkunegaran Solo. Meskipun keempatnya berdiri sendiri, keempatnya merupakan para pewaris sah kerajaan Mataram. Karena itu pernah diupayakan terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Yang menarik, pada jaman pendudukan Jepang, Kasultanan dan Pakualaman Yogya bersatu kembali (reunivikasi). Kemudian, saat RI diproklamirkan, Kasultanan yang Pakualaman yang telah bersatu itu bersepakat untuk bergabung dengan RI. Karena itulah Presiden Soekarno memberikan “Piagam Kedudukan” bagi Sultan HB IX dan Paku Alam VIII waktu itu untuk memimpin Yogya. Untuk itu Kasultanan dan Pakualaman mengeluarkan Amanat 5 September 1945 yang menegaskan status istimewa daerah Yogyakarta. Dengan status istimewan itu, Yogya bertekad mendukung RI. Bahkan pada periode 1946-1949, Yogya menjadi ibukota RI. Selama masa itu, pihak Pakualaman memberikan banyak sekali kontribusi yang sangat siginfikan. Nah, beberapa waktu yang lalu, Sri Paduka Paku Alam IX tidak bersedia kalau kraton (Pura) Pakualaman dijadikan venue untuk shooting film asing? Mengapa? Buku ini menjelaskan bahwa Kadipaten Pakualaman merupakan sebuah entitas politis tersendiri yang sampai hari ini tetap berwibawa, bahkan di tengah hegemoni kekuatan global.